Pusat Didesak Hentikan Aktivitas Pertambangan di TN Komodo

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah pusat didesak untuk menekan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Flores, NTT, agar menghentikan aktivitas pertambangan emas di Batu Gosok yang akan mengancam keberadaan Taman Nasional Komodo. Desakan tersebut disampaikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), antara lain Justice, Peace, and Integrity of Creation Ordo Fratrum Minorum (JPIC OFM), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Senin (6/7) di Jakarta.

Mereka meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk melakukan intervensi nyata terkait kegiatan yang mengancam Taman Nasional Komodo. Departemen ESDM diminta menyelidiki proses dan prosedur izin berkaitan aktivitas pertambangan tersebut.

Juru bicara JPIC OFM, Pastor Peter Aman, mengatakan, aktivitas pertambangan di buffer zone (daerah penyangga) Taman Nasional Komodo memperlihatkan sikap pemerintah daerah yang gegabah dan tidak visioner. Pariwisata sesungguhnya merupakan industri yang menjanjikan bagi Manggarai Barat dan Flores secara keseluruhan. Sementara itu, aktivitas pertambangan di pulau kecil dan padat populasi itu hanya akan membawa kehancuran.

Peter Aman menegaskan, dengan merusak buffer zone, maka akan rusaklah seluruh tatanan kepariwisataan sekaligus keajaiban Taman Nasional Komodo. Selain itu, aktivitas pertambangan juga masih menyimpan masalah sosial-legal yang serius.

Aktivitas pertambangan juga dinilai mencederai upaya dan kerja keras pemerintah pusat, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, untuk menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban alam dunia.

Sementara itu, dari Labuan Bajo, Ibu Kota Kabupaten Manggarai Barat yang hanya berjarak 10 kilometer dari Bato Gosok, dilaporkan, aktivitas pertambangan masih terus berlanjut. Sejumlah alat berat masih terus mengeruk tanah. Marsel Agot, salah seorang tokoh agama yang tergabung dalam Gerakam Masyarakat Anti Tambang (Geram) mengatakan, "Aktivitas pertambangan masih berjalan seperti biasa."

Penolakan terhadap aktivitas pertambangan sudah disuarakan masyarakat setempat sejak sebulan lalu. Sedikitnya sudah tiga kali aksi unjuk rasa digelar di lokasi tambang. Namun, Pemerintah Daerah Manggarai Barat dengan investor asal China bergeming.